Pekerja mengerjakan pembangunan jembatan penghubung antar bukit di lokasi Tol Bawen-Salatiga di Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/10). Pembangunan ruas tol sepanjang 17,6 kilometer yang saat ini mencapai 62,921 persen termasuk pembuatan dua jembatan di Desa Delik, Tuntang sepanjang 370 meter dan di Desa Sukoharjo, Pabelan, sepanjang 170 meter. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama/16.

Bandung, Aktual.Com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) mencatat tahun ini penyerapan anggaran pemerintah untuk alokasi dana desa di Provinsi Jawa Barat meningkat dibanding tahun lalu.

“Tahun lalu penyerapannya 83 persen. Tahun ini, sampai awal desember ini untuk provinsi Jabar ini sudah 90 persen,” ungkap Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ahmad Erani Yustika dalam pertemuannya dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Gedung Sate Bandung, Rabu (14/12).

Indikator penyerapan itu, lanjut dia, dilihat dari kemampuan desa dalam memanfaatkan dana tersebut yang sesuai dengan ketetapan regulasi. Sejumlah aturan itu di antaranya pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Saya minta dana desa tidak boleh digunakan di luar itu,” tegas Erani.

Dia mengakui, hingga kini belum seluruh aparatur pemerintahan desa memahami regulasi tersebut. Maka, pihaknya akan terus melakukan sosialiasi ke setiap daerah di Indonesia.

“Memang untuk dua tahun ini kita masih lakukan sosialisasi seluruh regulasi dan pengetahuan yang harus dimiliki perangkat desa. Apalagi sebagian dari mereka baru terpilih, pengetahuan dan keterampilan mereka belum sama,” papar Erani.

Dengan begitu, pihaknya mengharapkan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mempercepat program pelatihan untuk perangkat desa karena perangkat desa berada di bawah koordinasi kementrian tersebut.

“Saya optimis sampai akhir desember ini Jabar bisa menembus angka 97 persen,” katanya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan penyerapan dana desa ini.

“Kami bekerjasama dengan BPS, kami tidak bisa bergerak sendiri,”

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, penyerapan dana desa di Jawa Barat sudah mencapai 93 persen. Menurutnya, penyerapan dana ini akan lebih optimal jika tenaga pendampingan desa bisa dipenuhi.

“Jadi kita butuh pendapingan karena masih kurang 1.064 (pendaming desa)” ungkap Deddy.[Muhammad Jatnika]

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid