Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Masripatin

Kuta, Aktual.com‎ – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk 952 kampung iklim. ‎Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Masripatin menjelaskan, program kampung iklim merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencegah perubahan iklim.

952 kampung di Indonesia teregister masuk dalam program kampung atau desa yang tersertifikasi sebagai kampung iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 85 kampung mendapatkan trofi atau penghargaan program kampung iklim.

“Tahun ini sudah teregister sebanyak 952 kampung telah terdaftar dari seluruh Indonesia, dari semua level. Tetapi yang sudah mendapat tropi sekitar 85 desa. Itu menjadi pertimbangan kita mengapa perubahan desain dari memberi apresiasi menjadi gerakan nasional, sehingga mendorong seluruh pihak untuk menciptakan dan memfasilitasi kelompok masyarakat sampai desa untuk membentuk kampung iklim,” jelas Nur di sela-sela Lokakarya ‘Wartawan Meliput Perubahan Iklim’ yang diselenggarakan kerja sama Lembaga Pers DR Soetomo dan Kedubes Norwegia di Hotel Aston, Kuta, Bali, Rabu (14/12).

Ia melanjutkan, program kampung iklim‎ bisa dikembangkan mulai dari level setingkat dusun, dukuh, RW dan maksimal setingkat desa atau kelurahan. Program ini lebih menitikberatkan kepada satu desa, bagaimana mengupayakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

“Kampung iklim lebih kepada meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membangun adaptasi dan ketahanan mereka, mengurangi emisi dari lingkupnya itu. Bagaimana mereka bisa meningkatkan sumber penghidupan,” ulas Nur.

‎Kampung iklim, Nur melanjutkan, tidak harus berada di desa atau di daerah, di perkotaan pun menurutnya bisa dibentuk. Jika di kota disesuaikan dengan kondisi kotanya, misalnya di kota masyarakat tidak bisa menanam karena lahannya cenderung sedikit, karena itu masyarakat perkotaan lebih fokus pada efisiensi energi, pengelolaan sampah, air bersih dan kebersihan lingkungannya. Di desa, yang daerahnya dekat hutan, masyarakat bisa menjaga hutannya. “Pengelolaan sampah beda dengan di kota. Pengelolaan airnya pun pasti beda,” imbuhnya.

‎Ia berharap program kampung iklim bisa dibuat di setiap provinsi, karena apabila program ini sukses, maka setiap masyarakat bisa meniru. Program kampung iklim diinisiasi berkat kerja sama dengan pihak swasta, pemda dan program Kementerian Inpres Desa Tertinggal. “Karena di sana ada dana desa, harapannya bisa berkontribusi di sana,” harap dia.

‎Kampung iklim saat ini modelnya terus diperbarui sesuai Permen KLHK 84/2016. “Kita terus menerus sosialisasi. November lalu memuat ada kriterianya, di perkotaan dan pedesaan. Mitigasinya pada dasarnya sama,” katanya.

‎Kampung iklim saat ini mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Barat (Jabar) karena menurutnya Jabar sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Khusus di Provinsi Bali sendiri, baru ada sekitar 5 hingga 6 desa yang telah tersertifikasi dan satu desa mendapatkan tropi program kampung iklim. Ia berharap program ini terus berkelanjutan.

 

Pewarta : Bobby Andalan, Bali

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Bawaan Situs