Suasana rapat paripurna dimana para anggota DPR dan menteri mengenakan masker saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015). Aksi memakai masker tersebut digunakan sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas DPR terhadap korban bencana asap. Selain itu juga DPR menggalang sumbangan melalui kotak yang disediakan di depan ruang rapat paripurna atau melalui transfer ke bank BUMN.

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tak habis pikir melihat sejumlah partai yang kini berjejer di barisan pendukung pemerintah.

Pasalnya, aksi itu membuat DPR sebagai lembaga pengawasan menjadi lemah. Salah satunya dalam permasalahan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Sekarang lagi musim merekrut partai ke pemerintah, itu yang susah kita pikirkan saat ini. Kenapa kita menjadi kayak wakil pemerintah, padahal kita (DPR) wakil rakyat, yang bisa menyetop keanehan seprti ini kan kita, masyarakat palingan demo kalau sudah komplikasi,” ucap Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (12/2).

Menurut dia, perekrutan berpengaruh terhadap keputusan dewan kepada pemerintah. Sehingga, saat ini belum ada anggota yang ingin menjadi inisiator Pansus angket kereta cepat.

“Kalau Pansus kan pertama-tama harus ada inisiatornya dan saya sudah bilang ke teman-teman. Masalahnya saya pimpinan, kalau harus menginisiasi itu harusnya menjadi usulan anggota dulu, tetapi saya sampaikan saya siap untuk tanda tangan, tidak ada masalah,”

“Karena jelas, kereta cepat ngawurnya kelihatan sekali, jadi harus distop, karena itulah penyetopan itu dengan kenginan kita untuk investigasi dari awal, karena sudah terlalu banyak masalah, nanti kita menyesal semua (bila proyek tetap dilakukan),” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang