Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, menyindir Presiden Joko Widodo karena tidak mengemukakan isu hukum dan HAM dalam pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

Dengan jelas, Haris menyebut Jokowi sebagai pihak yang selalu konsisten dalam mengabaikan kasus-kasus HAM masa lalu di Indonesia. Pasalnya, tidak pernah membahas penyelesaian kasus HAM dalam pidato kenegaraannya sejak tahun 2016 lalu.

“Berarti itu dia (Jokowi) konsisten. Dia konsisten untuk tidak mengindahkan konstitusi dan HAM,” kata Haris di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).

Menurut Haris, adalah hal yang mengecewakan jika seorang Presiden tidak menyebut masalah kasus HAM dalam pidato kenegaraannya. Hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya PR pemerintah dalam menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

“Agak menyedihkan. Dia konsisten. Menyedihkannya konsisten,” kata mantan Koordinator Kontras itu.

Secara terang-terangan, ia pun menyebut program Nawacita sebagai program yang tidak dipahami oleh Jokowi karena program tersebut diduganya hasil rumusan tim sukses Jokowi pada masa Pilpres 2014 lalu.

“Nawacita itu kan karyanya tim kampanye. Saya juga menduga dia enggak baca dulu,” ujarnya.

Penuntasan kasus HAM masalah lalu sendiri memang tidak masuk dalam Nawacita. Namun demikian, Jokowi sempat menjanjikan akan menuntaskan berbagai kasus HAM yang mandek.

Hal senada pun diungkapkan oleh istri dari mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati. Suciwati mengkritik pelaksanaan janji Jokowi dalam menuntaskan kasus HAM masa lalu.

“Artinya dia memang jadi bisa melihat dengan kasat mata bahwa HAM itu hanya komoditi politik,” kata dia.

Janda beranak satu ini pun khawatir jika isu kasus HAM akan terus dijadikan komoditas politik dalam sebuah ajang pesta demokrasi di Indonesia. Menurutnya, hal ini termasuk dalam upaya pembodohan terhadap masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu.

“Ini catatan penting untuk masyarakat ke depan kalau mereka menggunakan itu (isu HAM), siapa pun yang mencalonkan presiden kita bisa ignore dan tidak pilih,” pungkasnya.

(Reporter: Teuku Wildan A)

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS