Jakarta, Aktual.com – Center for Budget Analysis (CBA) meminta ujian pengangkatan notaris (UPN) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 untuk dievaluasi, setelah kekacauan pelaksanaan UPN diikuti seribu calon notaris di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (26/4).
“Maka untuk itu, kami dari CBA meminta kepada DPR Komisi III untuk segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera memecat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar karena tidak becus menyelenggarakan UPN,” kata Direktur CBA Uchok Sky Khadafi ditulis Jumat (27/4)
CBA juga meminta kepada Ketua Pengurus Pusat INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk segera bereaksi atas kacau balau pelaksanaan UPN tersebut. Kalau INI tidak bereaksi atau hanya diam dan membisu, akan lebih baik mengembalikan saja uang ke anggota luar biasa INI sebesar Rp2,5 juta per orang. “Biar mereka mencari organisasi Notaris yang baru,” katanya lagi.
Pantauan CBA atas UPN yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi kacau balau, dan tidak profesional ketika server down, laptop error atau mati. Ujian pembuatan akta baru akan diemailkan beberapa hari ke depan kepada calon notaris, dan dikerjakan di rumah masing masing.
“Kekacauan UPN ini disebabkan ada indikasi proses lelang cepat, dengan menyodorkan harga penawaran lelang sebesar Rp352 juta. Selain itu, kesiapan panitia UPN terlihat tidak siap untuk pelaksanaan UPN ini,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
