Jakarta, Aktual.com — DPP Partai Demokrat menyebutkan, bahwa pihaknya tidak akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang maju sebagai Kepala Daerah meski tidak mengantongi restu partai.
Hal itu menyusul sikap ngotot kader Demokrat, Saan Mustopa sebagai bakal calon Bupati Karawang meski tidak mendapatkan restu.
Demikian disampaikan oleh Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8).
“Dalam pandangan ‘PD’, ternyata Cellica (Bupati ‘incummbent’, red) itu yang tertinggi elektabilitasnya. Ada kader lain yang juga potensi. Dalam survei lihat berbagai hal, ketokohan itu yang paling tinggi,” kata Didi.
Dalam pertarungan Pilkada serentak ini, sebenarnya Saan berharap agar dapat restu maju dan berkompetisi dan siap mendapat konsekuensi. Salah satunya, mundur dari jabatannya sebagai wakil rakyat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, untuk Saan, Didi mengaku, tidak akan diberi sanksi. Mengingat, kadar kesalahan yang dilakukan Saan tidak berat hingga partai harus memecatnya.
“Kader kita memang dipercaya partai lain. Dipartai kalau loyal pada ‘PD’ dan visi misi PD sebaik-baiknya ya tidak apa-apa. Kecuali melakukan hal-hal diluar anggaran dasar,” ujar pria yang menjabat sebagai Wakil Sekertaris Jenderal DPP Demokrat itu.
Untuk diketahui, Demokrat mengusung Pelaksana tugas (Plt) Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana yang menggandeng Ketua DPC PKB Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari sebagai wakilnya.
Saan sendiri maju, diusung oleh Partai Golkar, NasDem dan Gerindra. Pria yang dikenal akrab dengan Anas Urbaningrum itu, juga menjabat sebagai Wasekjen DPP 2015-2020 di bawah Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
