Jakarta, Aktual.co —Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran dan bahkan tidak efektif, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara adil dan merata.
Diungkapkan peneliti dari Perkumpulan Prakarsa, AH Maftuchan konsep subsidi di Indonesia selama ini adalah intervensi harga agar masyarakat dengan daya belinya rendah dapat menikmati produk yang merupakan kebutuhan utamanya.
Namun pada kenyataannya konsep tersebut belum dilaksanakan dengan baik sehingga muncul masalah terkait subsidi.
Kata dia, masalah muncul tidak hanya di Bahan Bakar Minyak (BBM) saja.
“Bukan cuma energi, banyak subsidi lain seperti pupuk dan bibit yang bobrok pengelolaannya. Pupuk dan bibit bermasalah dan rawan penyalahgunaan sehingga hanya menguntungkan berbagai pihak saja,” ujar Maftuchan dalam diskusi media siang tadi di Jakarta, Minggu (2/11).
Di mana selama ini yang diberikan keringanan hanya pihak-pihak tertentu. “Seperti perusahannya, dan bukan petani yang diberikan subsidi. Petani tetap saja bayar mahal,” ungkapnya.
Karena alasan itu, Maftuchan mengaku setuju anggaran subsidi direlokasi asal untuk kesejahteraan rakyat.
Perlu diketahui bahwa pada 2014 ini anggaran subsidi pupuk sebesar Rp21 triliun, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp18 triliun.
Tahun 2015 diperkirakan subsidi pupuk mencapai Rp35,7 triliun. Jumlah tersebut tentu lebih kecil dibandingkan dengan anggaran subsidi BBM yang tahun depan mencapai Rp194,9 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
