Banda Aceh, Aktual.com – Ribuan masyarakat di Jakarta mengadakan Aksi Bela Muslim Uighur di depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) China sebagai protes terhadap penindasan suku Uighur di Xianjiang, China.
Aksi solidaritas dan protes ini tak hanya berlangsung di Jakarta saja, melainkan juga dilakukan di Aceh.
Di Banda Aceh, ratusan orang menggelar aksi damai ‘Aceh Bela Muslim Uighur’ pada Jumat (21/12). Aksi ini berlangsung di pelataran Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Peserta aksi itu membawa sejumlah poster bertulisan, “Stop Penindasan Muslim Uighur” lalu, “Lindungi Muslim Uighur dan Indonesia Bebaskan Uighur”.
“Doa adalah senjata bagi kaum muslimin. Untuk itu mari kita mendoakan keselamatan bagi muslim Uighur,” kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Prof Dr H Warul Walidin AK MA dalam orasinya.
Guru besar UIN Ar-Raniry juga menyatakan, kekerasan yang terjadi terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China harus dikaji penyebabnya dan sebagai umat Islam harus saling mendoakan satu sama lainnya.
“Kita minta masyarakat internasional untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap masyarakat muslim di Uighur,” tambahnya usai aksi damai tersebut.
Aksi damai itu ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan para kaum muslimin di seluruh dunia dan khususnya muslim Uighur, Rohingnya dan Palestina.
Massa aksi damai dari pelbagai ormas Islam di Provinsi Aceh juga menggalang bantuan dana untuk musim Uighur, di Provinsi Xinjiang, China.
“Kami mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap muslim Uighur di China. Penindasan terhadap muslim Uighur jelas pelanggaran HAM dan PBB harus mengusut tuntas pelanggaran HAM tersebut,” kata peserta aksi dilokasi.
Pemerintah Indonesia akan menentukan sikap mengenai dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Xinjiang setelah menerima laporan dari Duta Besar China di Jakarta Xiao Qian dan Duta Besar RI di Beijing Djauhari Oratmangun.
“Menlu sudah memanggil Dubes China untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah, kemudian telah memerintahkan dubes kita di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang, untuk melaporkan segera. Pemerintah menyampaikan sikapnya setelah dua hal ini dikemukakan,” kata Wakil Presiden, Yusuf Kalla.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan