Selain itu, kata dia, melalui pansus ini sejatinya DPRD DKI Jakarta bisa mengungkap fakta-fakta terkait isu yang beredar selama ini, sekaligus menjadi alat untuk dilakukannya audit dan pemeriksaan di lapangan.
“Jadi jangan sekedar menelan mentah-mentah laporan yang disampaikan PTJA, turun ke lapangan cek kondisi sebenarnya dan panggil pihak-pihak terkait termasuk para notarisnya yang menjadi saksi penandatanganan kerja sama pengelolaan ABC Mall City,” katanya.
Terkait status PTJA yang perusahaan TBK, seyogyanya publik harus menerima informasi dan laporan kinerja sesuai fakta yang ada. “Disinilah peran OJK yang ditunggu masyarakat. Namanya perusahaan terbuka, maka keterbukaan informasi kinerja perusahaan harus disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi kebohongan publik,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
