Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak lagi melakukan pengadaan atau membeli mobil dinas bagi para pejabatnya.
Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi, mengatakan besarnya anggaran transportasi disesuaikan dengan jabatan. 
“Besaran uang transportasi yang akan diterima oleh setiap pejabat berbeda-beda, disesuaikan dengan jabatannya masing-masing. Maksimal setiap pejabat akan menerima sembilan juta rupiah per bulan,” ujar Reza.
Sembilan juta rupiah untuk pejabat eselon dua. Enam juta rupiah untuk eselon tiga dan empat juta rupiah untuk eselon empat. 
“Namun jumlah tersebut belum dipotong pajak 15 persen,” kata dia, di Balaikota DKI, Rabu (26/11).
Kalau dihitung ulang, ujarnya, anggaran yang dikeluarkan sama saja dengan menyewa mobil selama satu bulan. 
Dengan menggunakan sistem pembagian uang transportasi, kata Reza, penghematan APBD DKI bisa dilakukan lebih banyak lagi. 
“Karena nilai ekonomis mobil itu kan terus menyusut setiap waktu, sedangkan anggaran untuk transportasi belum tentu mengalami peningkatan secara rutin.”
Kebijakan Pemprov DKI untuk tidak lagi mengadakan mobil dinas memang telah dikeluarkan sejak Juli 2014 lalu.
“Kebijakan itu sudah ada semenjak Pak Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi penerapannya dilakukan secara bertahap mulai Oktober 2014,” ucapnya.

()

()