Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2020). ANTARA/Indra Arief

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kondisi terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah penyebaran virus corona (COVID-19) adalah di level 2,5%-0%.

Demikian diungkapkannya usai hasil rapat terbatas (ratas) mengenai kebijakan moneter dan fiskal menghadapi dampak ekonomi pandemi global covid-19 melalui video conference dikutip dari akun Sekretariat Negara, Jumat (20/3).

Banyak lembaga internasional yang sudah membuat skenario pelemahan pertumbuhan ekonomi global gara-gara corona.

“Di Kemenkeu buat beberapa seknario, katakan jika skenario durasi covid berapa lama, berapa bulan, dan kemungkinan terjadi pergerakan yang dipersempit dan jika terjadi lockdown,” kata Sri Mulyani.

Skenario yang dibuat Kementerian Keuangan juga memasukkan aspek seperti perdagangan internasional, penurunan harga minta mentah dunia, penerbangan, okupansi kamar hotel, ketersediaan bahan pokok dan kesehatan, hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta terjadi lokcdown.

Menurut dia kalau semua aspek terjadi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 2,5% bahkan di level 0%.

Skenario perdagangan internasional dengan RRT dan negara lain, dan penerbangan dan hotel dan konsumsi RT dan terutama konsumsi bahan pokok dan kesehatan. Kemungkinan terjadi disrupsi tenaga kerja dan pengurangan tenaga kerja.

“Jika masalah jauh lebih berat dan durasi COVID lebih dari 3-6 bulan dan terjadi lockdown dan perdagangan internasional drop di bawah 30%, sampai dengan tadi beberapa penerbangan drop 75% hingga 100%, maka skenario bisa menjadi lebih dalam pertumbuhan ekonomi bisa 2,5%-0%,” jelasnya.

Meski demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku belum bisa menyampaikan secara pasti skenario yang pas untuk mengatasi kondisi virus corona saat ini seperti apa.

Menurut dia, pemerintah masih tetap akan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 4% melalui stimulus yang sudah diterbitkan, baik dari fiskal, moneter, maupun sektor keuangan.

“Kami nggak berharap itu terjadi makanya safety nett dan mendukung sektor usaha berjalan harus dilakukan. Ini fokus yang kami lakukan dengan Menko, BI, OJK untuk bisa bantu maksimal ke mereka,” ungkapnya.