Jakarta, Aktual.com – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio tak mempermasalahkan banyak pihak yang menyebut komposisi menteri ekonomi Joko Widodo (Jokowi) pasca reshuffle jilid II yang sangat liberal atau pro Barat.
Bagi pihak BEI, pemerintah atau Kementerian Keuangan bisa mengkonkritkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), karena hal itu sangat positif terhadap pasar, terutama pasar modal.
“Reshuffle menteri ini bisa membawa program amnesti pajak yang lebih meningkat. Sebab, kabinet sekarang ini sangat kuat,” tegas Tito, di acara membedah ekonomi-politik Sjahrir, di Jakarta, Kamis (27/7).
Kehadiran Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) memang disorot banyak pihak akan membawa agenda-agenda Barat. Sehingga kebijakan ekonominya juga akan sangat liberal. Sri sebelumnya sebagai Direktur Bank Dunia.
Apalagi sosok yang digantikan Sri, Bambang Brodjonegoro juga diplot sebagai Menteri PPN/Bappenas, sehingga semakin klop membuat tim ekonomi yang pro pasar.
“Dengan komposisi sekarang, Menkeu Sri Mulyani, Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Bappenas dan Darmin masih di Menko Perekonomian membuat kebijakan ekonomi semakin kuat pro pasar. Ini babak baru neo liberalisme,” sebut pengamat ekonomi Indef, Enny Sri Hartati.
Sehingga yang ada, sebut Enny, nantinya yang semakin positif adalah pasar. Terbukti memang direspon positif oleh pasar uangbdan pasar modal.
Di akhir perdagangan kemarin, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan secara signifikan. Sentimen positif ini juga turut membuat kapitalisasi pasar IHSG kembali menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa sebesar Rp5.676,6 triliun setelah rekor sebelumnya pada 20 Juli 2016 sebesar Rp5.639,4 triliun.
Tito kembali menambahkan, dengan komposisi baru ini direspon pasar modal dengan positif. “Persepsi lebih awal bagus. Itu dibuktikan dengan saham yang naik, semoga ini kenyataan dari satu kesatuan yang positif,” tegas dia.
Bahkan ia menyebut, Sri Mulyani sebagai sosok yang melakukan reformasi di Direktirat Pajak. Ia juga, kata Tito, yang menggenjot jumlah pegawai dan gaji di DJP.
“Sekarang dia (Sri Mulyani) di sini jadi Menkeu, harusnya bisa panen di Indonesia. Jadi saya percaya, ini adalah satu hal menarik. Saya percaya tax amnesty menjadi lebih jalan,” tandas dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
