Jakarta, Aktual.com — Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet jilid II.
Menurutnya, persoalan kinerja menteri yang kurang memuaskan sepenuhnya adalah hak presiden.
“Ya saya kira ini domainnya presiden. Hak prerogatif presiden Jokowi apa lakukan reshuffle apa tidak. Tapi kita tidak desak-desak supaya lakukan apa-apa, ketika kinerja pembantunya dianggap kurang memadai saya kira sah-sah saja pemerintah Jokowi-JK lakukan itu (reshuffle),” ujar Sudding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4).
Sudding mengatakan, menteri dari partainya selama ini bekerja dengan baik, sekaligus meyakinkan bahwa perombakan kabinet tak akan menyentuh menteri dari Hanura.
“Ya saya kira ada 2 kader kita sudah kita wakafkan ke pemerintahan Jokowi- JK, jadi nggak ada kaitannya dengan partai Hanura tapi selama ini kita liat objektif mereka bekerja baik,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
