Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mendesak Pemerintah untuk dapat mendorong PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) agar dapat segera membangun sekaligus menggerakan jaringan gas bagi rumah tangga. Bahkan, Kardaya menuding malasnya PGN menggerakan jaringan gas rumah tangga tersebut juga disebabkan oleh dikuasainya 47 persen saham BUMN itu oleh publik.
“Agar seperti di negara-negara lain, seperti Bangladesh, Pakistan, apalagi Iran yang sudah dari dulu. Bahkan, Italia dan Prancis saja yang hampir sama sekali tidak punya gas itu sampai berupaya impor untuk (menyalurkan ke) rumah tangga,” kata Kardaya di Jakarta, Senin (23/3).
Menurutnya, hal itu yang harus di pikirkan oleh Pemerintah ke depannya. Sehingga tidak melulu membiarkan kinerja PGN yang dinilai masih tidak terasa manfaatnya.
“Jadi jangan kalau PGN-nya tidak mau itu dibiarkan saja. Itu kalaupun bagi PGN keuntungannya tidak besar, tetapi kalau itu untuk kepentingan negara dan rakyat, dan keuntungannya bagi negara sangat-sangat besar yah kenapa tidak?,” ungkapnya.
“Itu yang harus dipikirkan. Mestinya meskipun dimiliki oleh publik, yang namanya keputusan itu di saham terbesar. Saham terbesarnya sekarang kan masih dimiliki negara. Dirutnya aja ditentukan oleh pemerintah kok,” imbuh Kardaya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah harus memikirkan tolak ukur dari menentukan manfaat suatu kebijakan, yakni manfaat untuk negara dan rakyat bukan semata untuk keuntungan korporasi.
“PGN duitnya banyak tapi tidak pernah memikirkan Jaringan gas, ini dampak dari privatisasi. Karena 47 persen sahamnya dimiliki swasta, dan mayoritas swastanya asing. Kalau perlu sahamnya itu di buyback,” tutup Kardaya.
Artikel ini ditulis oleh:
