Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Indonesia terus mendukung langkah reformasi dalam Dewan Keamanan PBB (DK PBB) agar menjadi lebih demokratis dan representatif bagi semua pihak.
“Kita sangat mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB karena sekarang masih tidak representatif dan kurang demokratis,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Hasan Kleib di Jakarta, Kamis (4/2).
Indonesia memandang Dewan Keamanan PBB tidak representatif karena kurangnya keterwakilan negara-negara berkembang di dalam DK PBB.
“Padahal dua pertiga dari jumlah negara anggota PBB adalah negara berkembang,” ujar dia.
Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB juga masih bersifat kurang demokratis akibat adanya penggunaan hak veto dalam pengambilan keputusan pada berbagai kasus.
“Lima negara anggota tetap DK PBB yang merupakan pemegang hak veto bisa membuat keputusan terkait kepentingan 193 negara anggota PBB. Hak veto sangat tidak demokratis,” kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Hasan, Indonesia mendorong agar reformasi dalam DK PBB dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan melakukan penambahan anggota tetap DK PBB.
“Jadi reformasi itu bukan hanya penambahan keanggotaan, tetapi keseimbangan keterwakilan antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, hak veto harus dihapuskan,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
