Aceh, Aktual.com – Sedikitnya 3.000 pegawai kontrak yang bertugas di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengancam akan menduduki gedung DPRK, bila anggaran honorer kontrak tahun 2017 tidak disahkan.
Ali Hasyimi, pegawai kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengatakan, jika 10 anggota DPRK Abdya tidak mau melakukan paripurna pengesahan anggaran untuk para honorer kontrak, maka ribuan tenaga kontrak akan melakukan aksi demontrasi.
“Jika 10 anggota dewan Abdya tidak mau mengesahkan anggaran APBK 2017 untuk tenaga honorer kontrak, maka kami ribuan pegawai non PNS akan melakukan aksi demontrasi besar-besaran dengan menduduki kantor dewan, karena ini menyangkut masa depan kami,” katanya di Blangpidie, Jumat (30/12).
Ali Hasyimi yang juga koordinator K2 itu menambahkan, selaku wakil rakyat, anggota dewan itu harus mampu mengayomi rakyat. Jangan hal tersebut hanya untuk kepentingan politik dengan mengorbankan ribuan pegawai kontrak.
“Kami sudah sepakat dengan semua perwakilan tenAga kontrak di Abdya. Jika 10 anggota dewan itu tetap memaksakan kehendaknya dengan cara tidak menghadiri rapat paripurna pengesahan anggaran APBK, maka kami akan bertindak dengan cara melakukan aksi demontrasi.”
“Saat ini, kami sedang duduk bersama semua perwakilan tenaga honorer kontrak sambil melihat perkembangan paripurna pengesahan APBK hari ini. Jika mereka tetap memaksa kehendak tidak mensahkan anggaran, maka 3.000 lebih tenaga kontrak akan mendatangi 10 wakil rakyat tersebut.”
Kata dia, 10 anggota dewan yang berasal dari Partai Aceh, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra harus bertanggungjawab jika ribuan tenaga kontrak diberhentikan dari pekerjaan oleh pemerintah pada tahun 2017.
“Jika hari ini sidang paripurna anggaran APBK itu gagal hanya gara-gara 10 wakil rakyat itu tidak hadir, maka kami akan mempertanyakan alasannya pada mereka. Jadi, jangan hanya gara-gara politik, kami rakyat yang dikorbankan.”
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Wisnu
