Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V DPR RI Fauzih H Amro menilai tidak tepat langkah Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang akan mengubah skema pengoperasian 116 pelabuhan yang sebelumnya akan diserahkan kepada swasta dan BUMN menjadi badan layanan umum (BLU).
“Ini tidak tepat, karena layanan pelabuhan tidak hanya terbatas pada penumpang saja, tapi juga masuk areal bisnis, sehingga lebih tepat kalau skema pengoperasian 116 pelabuhan seperti rencana semula yaitu diserahkan kepada BUMN atau swasta, seperti halnya pengelolaan bandara diserahkan kepada Angkasa Pura,” ujar Fauzih, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/3).
Fauzih menuturkan, Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Badan Layanan Umum (BLU) itu di ‘drive’ dari Balitbang Kemenhub. Oleh karena itu, pengoperasian 116 pelabuhan diserahkan ke BUMN supaya pengelolaanya terjamin.
“Sebaiknya pengoperasian 116 pelabuhan lebih diserahkan kepada BUMN bukan BLU (Badan Layanan Umum), agar pengelolaannya jauh lebih baik dan mengutamakan service ke pengguna pelabuhan. Sementara kementerian perhubungan lebih baik fokus sebagai regulator,” katanya.
Anggota Fraksi Hanura ini pun berharap pelayanan pelabuhan kedepannya bisa semakin baik seperti pelayanan bandara.
“kita berharap service pelabuhan di Indonesia kedepan akan semakin bagus, paling tidak service pengelolaan bandara, bisa direplikasi di pelabuhan.”
Artikel ini ditulis oleh:
