Jakarta, Aktual.com — Partai Amanat Nasional resmi bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Posisi koalisi merah putih pun ditinggal oleh partai besutan Zulkifli Hasan itu.
Berbeda dengan PAN, Partai Demokrat pun memastikan tak tertarik untuk gabung ke pemerintahan Jokowi-JK dan tetap pada posisi awal yakni partai penyeimbang pemerintahan.
“Bahwa posisi Partai Demokrat adalah partai penyeimbang,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan di kantor DPP, Jakarta, Minggu (6/9).
Posisi penyeimbang itu diambil, lanjut dia, agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. “Dalam hal ini, sangat konsen agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul memberikan kesejahteraan lebih bagus,” ujar Syarif.
Terlebih, saat ini, bangsa Indonesia sedang mengalami penurunan ekonomi. Sehingga, dalam hal ini Partai Demokrat mengkritisi kebijakan pemerintah khususnya disektor ekonomi yang saat ini tengh lesu.
“Partai Demokrat menganggap perlu dalam meningkatkan kesejahteraan itu, perlu ada yang dipertanyakan. Selama kurun waktu beberapa bulan ini, faktor ekonomi yang menjadi prioritas bagi kita semua,” ujar dia.
Senada, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono mengatakan, posisi sebagai penyeimbang yang dilakoni Partai Demokrat ialah sebagai mitra masyarakat.
“Fraksi Partai Demokrat sampai saat ini masih sebagai penyeimbang. Artinya Partai Demokrat sebagai mitra rakyat, mitra pemerintahan dan juga mitra media,” kata Ibas.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Wisnu
