Jakarta, Aktual.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana pemangkasan belanja di kementerian dan lembaga diperlukan karena memang APBN perlu dievaluasi.
“Kemampuan penerimaan di APBN itu memang perlu dievaluasi, dihitung ulang dengan kondisi hari ini,” kata Wapres di Jakarta, Selasa (23/2).
Menurutnya anggaran yang dievaluasi berupa anggaran rutin sehingga diharapkan tidak mengancam anggaran infrastruktur.
“Kita harapkan tidak, jadi itu anggaran rutin saja harus dievaluasi. Kalau infrastrukturnya tidak boleh turun,” tambah dia.
Pemangkasan difokuskan untuk belanja rutin dan subsidi rata-rata 10 persen.
Sementara untuk infrastruktur, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pembangunan berbagai macam infrastruktur mulai dari jalan, pelabuhan dan lainnya.
Sebelumnya pemerintah mempertimbangkan memangkas belanja senilai Rp200 triliun, hal itu untuk mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan akibat penurunan harga minyak.
Pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp2.096 triliun tapi jika terjadi pemangkasan belanja maka menjadi Rp1.900an triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
