Jakarta, Aktual.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kembali menyikapi terkait maraknya gelombang PHK massal yang terus bertambah besar. Dirinya pun menyatakan jika pihak Pemerintah dan APINDO/KADIN seperti menganggap hal tersebut adalah hal biasa karena memburuknya kondisi perekonomian dan tidak berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Menurutnya, hingga kini pihak pemerintah dan APINDO belum juga berani mengumumkan ribuan PHK buruh ini karena beberapa faktor diantaranya pemerintah ingin menutupi angka PHK tersebut karena “takut” dianggap gagal dalam menjalankan paket kebijakan ekonominya.
“Sekarang sudah ramai di media tentang PHK ini tetapi pemerintah belum juga mengumumkan angka PHK sedikit demi sedikit,” katanya dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (15/2).
Ditambahkannya, jika nantinya pemerintah telah mengumumkan angka tersebut (jumlah Korban PHK), pihak APINDO/KADIN pasti akan mengamini perlahan-lahan.
”Yang ujung-ujungnyanya meminta insentif lagi,” cetusnya.
Faktor selanjutnya, adalah ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang salah satu penyebabnya adalah kebijakan upah murah pemerintah melalui PP 78/2015 tentang pengupahan.
“Faktanya semua harga barang,ongkos transportasi tetap mahal, sewa rumah mahal walaupun harga BBM sudah diturunkan tidak ada efek bahkan ditengah harga minyak dunia rendah sekalipun,” lanjutnya.
Hal ini, sebut Saud diperparah dengan sikap pengusaha yang menyatakan tidak ada efek apapun di sektor riil dari paket kebijakan ekonomi tersebut
Said pun menambahkan, Kementerian KetenagaKerjaan kembali melakukan kebohongan publik dengan menyatakan bahwa data PHK hanya 1.347 orang. Padahal, menurut data KSPI, sudah puluhan ribu pekerja di PHK karena menurunnya daya beli rakyat yang disebabkan oleh politik upah murah lewat PP 78/2015.
“Pemerintah tidak responsif dan tidak mau turun kelapangan melihat fakta yang ada,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
