Kiri-kanan; Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang, Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR) Khalid Zabidi, Pengamat Politik Hendro Satrio, dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi saat dialog publik di Menteng, Jakarta, Minggu (14/2/2016). Dialog yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR),mengangkat tema "Resuffle Kabinet : Mengembalikan Kepercayaan Publik".

Jakarta, Aktual.com — Presiden Jokowi dinilai takut kepada teroris sehingga mengundurkan waktu untuk mereshuffle Menteri Rini Soemarno dan Menteri Sudirman Said. Demikian dikatakan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi.

Dia menyampaikan bahwa seharusnya reshuffle kabinet telah dilakukan pada September 2015, kemudian mundur menjadi Januari 2016, namun dikarenakan terjadi insiden bom pada bulan tersebut maka hingga kini reshuffle belum jadi dilakukan.

Padahal menurutnya agenda reshuffle sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor ditengah suasana perekonomian yang melambat.

“Bohong kalau dikatakan bom teroris pada bulan Januari tidak ada pengaruh, buktinya pemerintah takut sama teroris hingga Reshuffle mundur,” katanya di Jakarta, Minggu (14/2).

Dia menambahkan, banyak persoalan hingga menjadi pertanyaan publik tidak mampu dijawab oleh Presiden Jokowi, hal ini lantaran kementerian tehnis tidak mempunyai kapasitas.

“Kita belum mendegar respon dari Jokowi terhadap sejumlah permasalahan, hal ini karena Menteri tehnisnya tidak paham dan tidak bisa memberi penjelasan pada Presiden,” tandasnya.

Dia menyoroti kasus Blok Masela yang menimbulkan kegaduhan antar Kementerian, kasus izin konsentrat Freeport yang menabrak Undang-Undang Minerba, dan kereta api cepat yang membawa banyak masalah dan kejanggalan.

Dengan demikian menurutnya kementerian terkait yakni, Menteri ESDM, Sudirman Said dan Menteri Rini Soemarno mesti direshuffle.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka