Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah, baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar melakukan lobi aktif terhadap negara yang kuota hajinya tidak terpakai, untuk menghindari kasus 177 WNI yang ditangkap di Filipina. Menurutnya, hal tersebut juga bisa melibatkan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Fahri Hamzah yang juga sebagai Ketua Tim Pengawas Haji Persiapan Pelaksanaan Haji dari Fraksi PKS mengakui masalah penanganan haji di Indonesia salah satunya terletak pada jumlah permintaan kuota.
“Problem kita tiap tahun permintaan haji (demand) itu lebih dari 211 ribu jamaah haji. Bahkan ada yang harus antrian sampai 25-an tahun. Nah, kebetulan ada negara tetangga yang kuota hajinya tidak dipakai (slot tersisa) inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia,” ujar Fahri Hamzah Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Slot itulah, lanjut Fahri, yang dimanfaatkan oleh calo Indonesia dan calo Filipina, untuk mengeluarkan paspor guna mendapatkan visa dari Saudi Arabia melalui pemerintah Filipina. Untuk itu, kata dia, pemerintah Indonesia harus mempunyai bargaining untuk memanfaatkan kuota itu dengan baik.
Selain itu, Fahri menuturkan, pemerintah harus pula menagih janji Kerajaan Arab Saudi (KSA) untuk tambahan kuota haji 20.000 -an yang dijanjikan sendiri saat musibah Mina pada musim haji tahun 2015 lalu.
“Pemerintah harus menagih tambahan kuota jamaah haji yang disampaikan langsung oleh Raja Salaman seusai tragedy Mina tahun lalu itu. Sayang kalau dibiarkan. Sementara calon jamaah haji secara normal harus antri sampai 25-an tahun. Jadi, pemerintah harus pro aktif untuk melobi janji itu,” tegas Politisi PKS itu. (Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
