Jakarta, Aktual.com — Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan mengungkapkan, keinginan pemerintah yang melakukan penambahan utang sebesar Rp605,3 triliun pada tahun ini hanya akan mempersulit perekonomian dan menambah beban bagi rakyat Indonesia.
“Negara yang bergantung pada utang sudah pasti perekonomiannya tidak sehat,” ungkap Dani kepada Aktual.com, di Jakarta, Jumat (1/1).
Ia memaparkan, pemerintah yang bergantung pada utang dalam perekonomiannya cenderung akan eksploitatif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pasalnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan akan diarahkan bagaimana kemudian untuk melakukan pembayaran kewajiban dan melunasi utang.
“Kegiatan ekonomi yang dilakukan, jenis penerimaan, pasti alokasinya hanya untuk bayar utang,” tuturnya.
Akibat beban dan kewajiban utang, lanjutnya, SDM dan SDA kita akan dieksploitasi untuk mendapatkan Devisa guna melakukan pembayaran utang.
“Kebijakan penambahan utang adalah kebijakan yang ngawur. Pemerintahan Jokowi-JK makin lama makin ngawur,” lanjut Dani.
Olehnya itu, menurut Dani Setiawan, masyarakat hari ini perlu menyadari bahwa pemerintahan kita saat ini dengan kebijakan yang selalu ingin menambah utang hanya akan membawa bangsa ini ke arah yang tidak baik.
“Masyarakat harus cepat menyadari, kebijakan tersebut akan membawa bangsa ini ke arah yang tidak baik,” tuturnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan menambah utang sebesar Rp 605,3 triliun pada tahun ini. Porsi paling besar akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sampai dengan Rp 532,4 triliun.
Kemudian penarikan pinjaman luar negeri non SLA (Subsidiary Loan Agreement) sebesar Rp 69,2 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp3,7 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
