Jakarta, Aktual.com — Pemerintah dikabarkan telah menerbitkan surat utang negara (SUN) hingga 16 Februari 2016 sebesar Rp135,9 triliun, yang dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan tercantum dalam APBN.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim mengungkapkan, langkah pemerintah menerbitkan surat utang tersebut tidak tepat dan cenderung hanya akan menganggu stabilitas fiskal.
“Kebijakan pemerintah saat ini untuk mendorong keseimbangan fiskal kadang kurang tepat. Penerbitan surat utang negara secara ekspansif juga tidak sehat bagi kesehatan fiskal,” katanya kepada Aktual.com, Jumat (19/2).
Menurut Rizal, sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah menggenjot penerimaan dan efisiensi belanja agar keseimbangan fiskal terus terjaga.
“Memang menjadi masalah bagi kesehatan fiskal selama ini, karena kedua pos itu tidak optimal,” ujarnya.
Pemerintah justru mengambil jalan paling mudah dengan menambah pembiayaan melalui utang baik penerbitan obligasi maupun penarikan utang luar negeri.
“Ini preseden yang kurang baik bagi kesehatan fiskal di masa mendatang,” katanya.
Direktur Eksekutif Lingkar Studi Efokus ini juga pernah mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi yang kembali menambah pinjaman utang luar negeri, salah satunya dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD10 miliar atau setara Rp135 triliun hingga lima tahun kedepan dengan alasan memberi dukungan untuk prioritas pembangunan pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial menuai pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat.
Rizal Edi Halim mengatakan, langkah pemerintah untuk kembali melakukan peminjaman dari ADB memang diakui tentunya dengan asumsi untuk membuat kondisi keseimbangan dalam negeri yang mengalami ketimpangan antara penerimaan dan belanja modal pemerintah.
“Ini memang terkait dengan manajemen fiskal. Pemerintah ingin menjaga jangan sampai terjadi defisit. Nah fiskal kuncinya adalah keseimbangan penerimaan dan belanja,” tutur Rizal.
Namun, menurut Rizal pemerintah semestinya, jika ingin menjaga keseimbangan dan menghindari defisit, langkah yang harusnya diambil adalah mendorong penerimaan atau efisiensi belanja, atau dilakukan keduanya.
“Ini yang mestinya didorong terus dan dimaksimalkan oleh pemerintah, apakah sudah dilakukan atau tidak,” tuturnya.
Apalagi, penerimaan negara 2015 tidak menggembirakan. Pajak, PNBP, juga dari BUMN tidak maksimal, sementara belanja terus tumbuh.
“Ini yang perlu dikritisi bersama oleh pemerintah, tidak serta merta dengan mudah melakukan penambahan pinjaman, utang kita sudah besar dan pengalaman kita sulit melunasinya,” paparnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
