Jakarta, Aktual.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memperkirakan masuknya nama Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan akan membuat ekonomi nasional menjadi semakin neo-liberal.
Ke depan, KSPI juga khawatir pemerintah lebih mendahulukan kepentingan dana asing dibandingkan kepentingan nasional.
Said menyinggung kebijakan pengampunan pajak yang belum lama ini aturannya diketok DPR RI bersama pemerintah. Kebijakan yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani dengan menghentikan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
Tujuannya untuk memuluskan kebijakan pengampunan pajak yang belakangan digeber sosialisasinya oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Dengan begitu pengampunan pajak berjalan secara optimal.
“Ini sangat mencerminkan paham sosok Sri Mulyani yang sangat neo-liberal dan mengedepankan dana asing,” kata Said dalam Seminar Nasional ‘Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing’ di Jakarta, Selasa, (2/8).
KSPI pesimis besaran target dari Undang-Undang Pengampunan Pajak, yakni sebesar Rp150 triliun tidak akan tercapai. KSPI justru menduga kebijakan pengampunan pajak akan kembali menambah beban utang rakyat Indonesia dengan kembali berutang ke luar negeri. Sebab, APBN jebol lantaran pemasukan dari tax amnesty tidak optimal, sementara para penjahat pajak sudah terlanjur diampuni.
“Siapa raja utang? Ya neolib, yang sangat mendewa-dewakan utang kepada IMF, World Bank. Bagi mereka, mengutang adalah satu cara solusi yang tepat untuk menutup defisit,” jelas Said.
Laporan: Sumitro
Artikel ini ditulis oleh:
