Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie - Kasus penistaan agama. (ilustrasi/aktual.com)
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie - Kasus penistaan agama. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – DPP Partai Golkar melayangkan surat teguran kepada Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie atau Ical.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Saat dikonfirmasi, Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai membenarkan adanya surat teguran tersebut.

“Ada. Saya sih terus terang baru sampai semalam saya mengikuti itu yang saya baca substansinya itu enggak salah, cuma caranya,” ujar Yorrys di Jakarta, Selasa (15/11).

Surat tersebut terkait pernyataan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie kepada pers pada tanggal 8 November 2016. Padahal, Yorrys mengatakan DPP Golkar harus satu suara.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie meminta semua pihak untuk tidak terpancing pada isu-isu yang memecah belah bangsa.

“Tanggal 4 yang lalu terjadi sebuah demonstrasi atau unjuk rasa yang sangat besar, yang dalam jumlah barang kali lebih besar daripada satu penyampaian pendapat yang dilakukan pada tahun 1998,” ungkap Aburizal dalam keterangan pers Wanbin Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/11) lalu.

Terkait pernyataan tersebut, Yorrys mengatakan seyogyanya bila ada persoalan maka Dewan Pakar atau Dewan Kehormatan Golkar melakukan pembahasan dengan DPP Golkar secara internal.

“Pertimbangan ke dalam bukan ke luar jadi kalau mereka membuat pernyataan itu, sebetulnya masalah etika saja,” kata Yorrys.

Yorrys menuturkan DPP Golkar telah menggelar pertemuan dengan Deaan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar pada 10 November 2016. Pertemuan itu bertujuan meminta masukan terkait refleksi akhir tahun dan dinamika politik terkini.

“Kita belum bikin, dewan pembina sudah menyampaikan (sikap). substansinya betul, cuma caranyanya saja,” jelas Yorrys.

Meski demikian, kata Yorrys, surat tersebut tidak mengganggu hubungan DPP Golkar dengan Dewan Pembina Golkar.

“Paling kita kasih tahu saja,” tutup Yorrys.

Adapun isi surat DPP Golkar tertanggal 9 November 2016 kepada Ketua Dewan Pembina Golkar, yakni ;

Dengan hormat,

Setelah mencermati pernyataan pers Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang disampaikan pada tanggal 8 November 2016, DPP Golkar langsung menggelar rapat harian terbatas.

Dalam rangka merespon pernyataan pers tersebut dan disepakati untuk disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa substansi terkait peristiwa unjuk rasa tanggal 4 November 2016 sudah disampaikan Ketua Umum DPP Golkar dalam pidato politik pada peringatan HUT Partai Golkar ke-52 di Surabaya tanggal 6 November 2016.

2. Pernyataan Pers yang disampaikan melalui siaran TV One dan disiarkan ulang melalui media elektronik tersebut tidak perlu dilakukan oleh Dewan Pembina DPP Partai Golkar, karena disamping bertetangan dengan Anggaran Dasar pasal 25 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 21 juga bisa mengganggu keharmonisan antara DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang selama ini telah berjalan dengan baik.

3. DPP Golkar telah menentukan pertemuan dengan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar pada 10 November untuk mendapatkan masukan mengenai berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bahan refleksi akhir tahun.

4.Ke depan, DPP Partai Golkar berharap agar hubungan dengan Dewan Pembina tidak hanya berjalan harmonis sesuai aturan organisasi tetapi juga produktif.

Laporan: Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby