Jakarta, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 2018 yang disampaikan Presiden Jokowi pada nota keuangan di sidang paripurna DPR RI tetap perlu
mewaspadai atas resiko yang ada.
“Target pertumbuhan ekonomi 2018 yang berkisar antara 5,4% sampai dengan 6,1% serta asumsi-asumsi makro yang dibangun tetap perlu mewaspadai beberapa risiko yang hampir permanen,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (17/8)
“Antara lain proteksionisme perdagangan, rebalancing ekonomi Tiongkok, tren penguatan dolar AS yang memicu pembalikan arus modal di negara berkembang, harga komodita yang masih lemah, risiko geopolitik serta isu-isu struktuktural seperti penuaan populasi, dan sebagainya,” tambahnya.
Masih dikatakan dia, ia juga menekankan penerimaan negara dari sektor pajak agar diperkuat. Bahkan, bila
melihat proporsi perpajakan berkisar antara 11 – 12% dari PDB akan sangat bergantung pada optimalisasi perjanjian perpanjakan internasional dan evektifitas dari pelaksaan Perppu tentang AEoL.
“Di tahun 2018, setelah berakhirnya program pengampunan pajak, maka sumber pendapatan pajak tersebut akan sangat bergantung pada optimalisasi perjanjian perpajakan internasional dan efektivitas dari pelaksanaan Perppu tentang AEoL,” ujar politikus Gerindra itu.
Sehingga ia menegaska, jika hal tersebut, tidak terlaksana, maka akan menjadi kurang optimis dengan realisasi perpajakan di tahun 2018.
“Mestinya pemerintah dapat melakukan strategi yang lebih bersifat permanen seperti menuntaskan RUU Perpajakan antara lain KUP, PPh, PPN, dan Bea Materai. Seluruh regulasi itu akan lebih menjamin usaha optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan,”pungkasnya.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
