“Tapi yang prinsip-prinsip yang menurut presiden dan partai koalisi harus sama,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat mempersilahkan PAN untuk keluar dari koalisi karena berbeda pendapat mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
“Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Jokowi,” ujar Hasto di Kantor PDIP, Kamis (13/7) lalu.
Laporan: Teuku Wildan A
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
