Jakarta, Aktual.com – Fraksi-fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mayoritas memandang kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dalam rancangan APBN 2018 harus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Kami beri catatan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan harus sejalan dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan,” kata perwakilan Fraksi PDI-P DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto dalam Rapat Paripurna ke-26 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Terkait dengan belanja negara, anggota Komisi VI DPR tersebut mengharapkan pemerintah dapat memprioritaskan belanja yang langsung bersentuhan dengan kegiatan riil masyarakat.
“Kami apresiasi langkah pemerintah mengakselerasi belanja infrastruktur sehingga bisa menekan biaya logistik. Tujuan pemerintah menggenjot pemerataan pembangunan harus segera diwujudkan secara konsisten, pembangunan juga perlu dipercepat sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Adisatrya.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Golkar, Sarmuji, mendorong pemerintah melakukan terobosan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Pemerintah perlu fokus mendorong ekonomi sektor pengolahan yang menciptakan nilai tambah dan efek berganda bagi perekonomian,” kata anggota Komisi XI DPR tersebut.
Kemudian, Fraksi Partai Gerindra DPR yang diwakili anggota Komisi XI Willgo Zainar memandang pertumbuhan ekonomi harus berimplikasi logis pada kesejahteraan rakyat, terutama untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.
“Pemerintah perlu bekerja keras menghimpun pendapatan negara dan membelanjakannya untuk sektor produktif,” kata dia.
Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan postur APBN dapat didesain surplus melalui pemaksimalan potensi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
Sebelumnya, pada Jumat (19/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan asumsi makro untuk APBN 2018 di antaranya pertumbuhan ekonomi diproyeksi 5,4 – 6,1 persen dan inflasi 3,5 persen plus minus 1 persen.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan Rp13.500-Rp13.800 per dolar AS, sementara suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 4,8 – 5,6 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
