Jakarta, Aktual.co —Kritikan yang dilontarkan sejumlah anggota DPRD DKI di Komisi A terhadap Sekretariat Dewan yang dianggap belum memenuhi beberapa hak anggota dewan, mendapat tanggapan dari Sekwan Mangara Pardede.
Pria yang Januari nanti dikabarkan akan dilantik sebagai Walikota Jakarta Utara itu mengaku sudah memberi penjelasan atas kritik anggota dewan terkait soal pelayanan.
Salah satunya soal lahan parkir. Mangara mengakui, saat ini parkiran di Gedung DPRD DKI memang sudah tidak mampu menampung mobil milik anggota dewan. Karena saat ini lahan parkir DPRD sedang dipakai untuk menampung eks mobil dinas anggota dewan periode 2009-2014, yang tak lama lagi akan segera dilelang.
“Itu semua sudah saya jelaskan sama dewan. Kalau nanti mobil-mobil dinas itu sudah dilelang, anggota dewan juga akan dapat parkir khusus dan tidak ada lagi kekurangan tempat,” ujar dia, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).
Namun saat ditanya mengenai tuntutan anggota dewan yang persoalkan gaji bagi staf ahli dan rusaknya fasilitas toilet di gedung DPRD, Mangara enggan menjelaskan detail. “Itu sudah saya jelaskan (ke DPRD). Ya namanya dikritisi biasa.”
Kemarin, Anggota Komisi A DPRD DKI Ahmad Yani mengatakan ada beberapa usulan dari anggota dewan lain ke Sekwan.
Pertama, Sekwan diminta serius memfasilitasi hal yang menjadi hak dewan agar bisa bekerja dengan baik.
Terkait fasilitas, kata politisi PKS itu, ada dua gedung di DPRD yang masih memiliki banyak kekurangan. Misal, belum aktifnya telepon di ruangan anggota. Padahal banyak anggota dewan dan staf yang mengeluh tidak ada sinyal telepon genggam saat berada di ruangan.
Yang kedua, Sekwan diminta memperhatikan fasilitas kamar mandi. Di mana beberapa kerannya rusak.
Sekwan juga diminta menata ulang lahan parkir. Khususnya untuk anggota dewan dan sejumlah staf dewan. “Pengaturan ini agar bisa diberikan stiker masuk ke gedung dewan,” kata Yakni di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/12).
Anggota Komisi Bidang Pemerintahan ini juga menyebutkan soal belum turunnya anggaran untuk tenaga ahli (TA) hingga akhir tahun. Fraksi PKS, kata dia, akan mendorong agar anggaran untuk itu segera cair.
Selain ketiga hal itu, Sekwan juga diminta menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya di DPRD DKI Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
