Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Indostrategi Reseach and Consulting Andar Nubowo mengatakan, kekuatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen makin kerdil akibat ditinggal PPP.
“KIH semakin kerdil kekuatan politik kuantitatifnya di parlemen. KIH bisa tidak punya gigi,” kata Andar kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/11).
Diketahui, partai berlambang kabah itu memastikan diri tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP) menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menunda SK Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.
Menurut Andar, dengan putusan PTUN itu, maka seperti diprediksi sejak awal bahwa PPP di bawah kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali, akan tetap jadi pendukung Koalisi Merah Putih, terlebih koalisi itu menjanjikan posisi bagi PPP di alat kelengkapan dewan. Dengan demikian, kata dia, Koalisi Indonesia Hebat semakin kritis keadaannya.
Presiden Joko Widodo dinilai bisa tidak lagi tertarik mendayagunakan Koalisi Indonesia Hebat dalam “bargaining” politiknya. Jokowi menurut dia, bisa langsung mendekati Koalisi Merah Putih yang mayoritas.
“KMP oke, Jokowi juga oke. Jadi, deal politik parlemen-pemerintah ke depan ya antara Jokowi-KMP. Koalisi Indonesia Hebat bisa jadi pesakitan dan hanya ‘gigit jari’. Kondisi ini amat buruk bagi KIH yang menjadi pendukung resmi pemerintah,” kata dia.
Di sisi lain, terkait putusan PTUN, Andar mengatakan Romahurmuziy harus menerima fakta hukum ini. Sedangkan PPP kubu Djan Faridz juga harus berjiwa besar merangkul kubu Romahurmuziy dalam islah.
“Jika politik bersih-bersih yang dilakukan, justru akan membonsai PPP ke depan. Kader PPP kubu Romahurmuziy itu potensial, kompeten, dan jauh lebh mengakar di basis, untuk itu islah pilihan terbaik,” kata dia.
Diketahui, PPP kubu bekas ketua umum Suryadharma Ali menggugat keputusan Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang pengurusan PPP versi Romahurmuziy atau hasil Muktamar tandingan di Surabaya. PTUN kemudian membatalkan sementara putusan Menkumham.
Putusan PTUN juga menyebutkan bahwa pengurus resmi PPP akan diputuskan setelah elit partai Kabah yang berselisih menggelar islah atau perdamaian.
Artikel ini ditulis oleh:
