Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap tiga orang terduga anggota kelompok teroris dan menemukan bom siap ledak yang berdaya ledak tinggi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti di rumah tersebut. AKTUAL/ Munzir

Jakarta, Aktual.com –  Pengamat Intelijen, Muhammad Dahrin La Ode menilai gerakan proxy (penghubung) ISIS di Indonesia sudah menjadi ancaman nyata dan serius bagi masyarakat maupun pemerintah. Sebab, targetnya sudah pada “person to person”.

“Itu sudah jadi ancaman nyata dan gangguan. Kalau ancaman itu kan masih bayang-bayang dulu, tapi sekarang sudah jadi fakta dan hidup didalam masyarakat kita,” ujar Dahrin di Jakarta, Minggu (11/12).

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengatakan, kelompok aliran paham ISIS sudah mulai hidup terintegrasi didalam komunitas masyarakat Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

“Maka dari itu, aparat kamnas (TNI, BIN dan Polri) itu jadi garda depan untuk melindungi pemerintah yang sah, karena mereka sasarannya melemahkan pemerintah didalam mengelola negara ini,” katanya.

Dahrin melanjutkan, bahwa ISIS memiliki jaringan penghubung (proxy) di seluruh dunia termasuk Republik Indonesia, kecuali di Israel. Salah satu jaringan tersebut, kata dia, baru saja ditangkap Polri di darrah Bekasi yang juga diduga ingin membunuh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi mereka sasarannya selain membuat ketakutan di dunia khususnya di seluruh Indonesia, sekarang sudah person to person,” jelasnya.

Dahrin menekankan, target dan tujuan proxy ISIS di Indonesia sudah semakin fokus. Dan ini, tegas dia, sudah sangat berbahaya. Target tersebut misalnya, ingin membunuh presiden, membunuh wakil presiden, membunuh Panglima TNI, membunuh Kapolri, Ketua DPR, ataupun Ketua MK.

“Sekarang sudah kesitu arah mereka,” katanya.

Karena itu, Dahrin mengingatkan aparat keamanan nasional baik BAIS (intelijen TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan intelijen polisi,  khususnya isntitusi-institusi penegakan hukum harus betul-betul sangat siaga.

“Jadi sekecil apapun masyarakat berkomentar itu harus dianalisis oleh mereka, tidak boleh kendor. Aparat kamnas tidak boleh lengah, informasi apakah itu canda atau serius, itu harus diperhatikan aparat kamnas,” tandasnya.

Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan