Jakarta, Aktual.com – Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis (Akses) Suroto menilai target pemberdayaan koperasi di Indonesia harus konkret dengan indikator yang jelas.
“Kalau pemerintah ingin serius, mestinya saat ini koperasi harus dijadikan pilar penting dalam pencapaian target pembangunan. Indikatornya harus konkret,” katanya di Jakarta, Minggu (15/7).
Ia mencontohkan sejumlah indikator yang semestinya diterapkan dalam program pemberdayaan koperasi di antaranya terkait jumlah atau persentase kontribusinya terhadap perekonomian nasional, regulasi-regulasi yang mendiskriminasikan koperasi yang harus segera dihilangkan, dan kebijakan sektoralnya yang harus segera terhubung.
Menurut dia, pandangan terbuka mengenai kebijakan perkoperasian yang penting saat ini adalah bagaimana menjalin hubungan antara regulasi, institusi, dan instrumen kebijakannya.
“Koperasi adalah anak kandung ekonomi konstitusi, wujud nyata dari demokrasi ekonomi. Jadi, kalau ingin konsep demokrasi berjalan dengan benar maka koperasi harus dijadikan pilar utama dalam praktek ekonomi,” katanya.
Kampus-kampus, kata dia, harus segera mendukung agar demokrasi ekonomi dan koperasi menjadi mata kuliah dan riset tentang koperasi juga harus digairahkan.
“Kita telah lama mengaborsi koperasi ini dalam ilmu pengetahuan. Jadi masalah paradigma perkoperasian kita terasa sulit berubah,” katanya.
Sampai hari ini, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia baru sebesar 3,99 persen pada usianya yang ke-71 tahun di Indonesia pada 2018.
Sedangkan penetrasi anggota terhadap jumlah penduduk baru sebesar 10 persen berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2017.
“Tapi, dengan catatan kontribusi sebesar ini juga didominasi oleh kontribusi usaha koperasi simpan pinjam sebesar 90 persen,” katanya.
Sayangnya, menurut Suroto, dengan jumlah anggotanya yang sebanyak itu jangan diharapkan partisipasi aktif anggota koperasi untuk mengembangkan sektor bisnis strategis karena mereka selama ini lebih banyak datang untuk memanfaatkan layanan simpan pinjam skala mikro.
Padahal, ia menambahkan, koperasi di negara-negara maju dan tetangga sudah menunjukkan pengaruhnya yang kuat.
“Joseph Stigliz, penerima nobel di bidang ekonomi menyatakan perlunya belajar ke koperasi agar sistem pembangunan yang ‘trickle down effect’ itu dapat dikoreksi,” katanya.
Sementara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara berulang telah menyatakan pengakuannya terhadap koperasi dengan menjadikan tahun 2012 sebagai tahun koperasi.
“Hal itu menjadi bagian penting dari perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terakhir diakui sebagai warisan tak benda dunia,” kata dia.
Antara
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
