Jakarta, Aktual.com – Proyek pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), dinilai tidak memberikan efek positif bagi ekonomi rakyat.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, salah satu alasannya adalah tarif tol trans Jawa yang terlampau mahal.
Terlebih, mahalnya tarif tol tersebut sudah dirasakan para pengusaha logistik. Sehingga, angkutan truk pembawa logistik kini telah berpindah dan kembali memilih menggunakan jalan nasional.
“Tarif tol trans Jawa bisa mencapai 1,5 sampai 2 juta rupiah. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit,” ucap Suhendra melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (7/2).
“Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah. Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol trans Jawa kemahalan,” sambung dia.
Menurut Suhendra, tarif tol di Indonesia merupakan tarif tol termahal di Asia Tenggara. Ia merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp1.300 hingga Rp1.500/km.
Sementara di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp778/km, Malaysia Rp492/km, Thailand dalam kisaran Rp440/km, Vietnam dalam kisaran Rp1.200/km, dan Filipina Rp1.050/km.
“Dengan merujuk fakta dan angka diatas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal,” papar mantan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 itu.
Tak hanya bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa sudah tentu mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian dan perkebunan. Baik itu lahan milik perorangan atau milik korporasi, bahkan ada juga lahan produktif milik BUMN.
“Jika yang terkena adalah lahan produktif pertanian atau sawah, tentu akan berdampak pada produksi padi di daerah setempat,” ungkap Suhendra.
Selanjutnya, dampak negatif pembangunan tol trans Jawa juga mulai dirasakan UMKM di wilayah pantura Jawa. Sejumlah UMKM di kota-kota sepanjang jalur pantura perlahan-lahan mati suri.
“Saya mendengar testimoni dari para pengusaha batik di Pekalongan, mereka sudah banyak mengeluh karena omset menurun sejak tol trans Jawa beroperasi tersambung. Keluhan semacam ini merupakan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah dalam mengunggulkan infrastruktur khususnya jalan tol,” tegas Suhendra menambahkan.
Artikel ini ditulis oleh:
