Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan, Jakarta, Senin (30/11). Tarif listrik pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA pada Desember 2015 akan mengalami kenaikan sebesar 11,6 persen dibandingkan November 2015 menyusul pemberlakuan mekanisme penyesuaian tarif kedua golongan tersebut oleh PLN. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww/15.

Jakarta, Aktual.com – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng kecewa dengan penaikkan tarif listrik yang dilakukan pemerintah. Kebijakan itu tidak bisa diterima disaat ekonomi masyarakat sedang tertekan seperti saat ini. Semakin tak bisa dimaklumi, tren energi primer sedang mengalami penurunan, sehingga sudah selayaknya tarif listrik juga diturunkan oleh pemerintah.

“Di saat harga sumber energi minyak, batubara, gas, energi terbaharukan di dunia turun. Namun anehnya harga listrik di Indonesia membumbung setinggi langit.  Pemerintahan Jokowi bagai dikejar setan, dedemit dan gendrowo, untuk menaikkan harga listrik. Pemerintah ternyata kebelet memaksakan kebijakan neoliberalisme  dalam sektor ketenagalistrikan, agar tersedia kesempatan merampok bagi oligarki, mafia listrik dan neo-maling,” ujar Salamuddin Daeng dalam keterangan tertulis, di Jakarta Selasa (2/5).

Menurutnya Mafia listrik dan neo-maling dijalankan dengan merancang mega proyek listrik dalam skala yang besar mencapai 70 ribu megawatt. Proyek besar ini ditenggarai adalah proyek bancakan para oligrki, neo maling dan mafia listrik yang mengendalikan  pemerintahan Jokowi, bersama para saudagar yang bersekongkol dengan korporasi asing.

“Tidak ada urgensinya  proyek sebesar itu, namun tetap dipaksakan. Sebagian besar proyek ada di pulau Jawa yang notabene mengalami kelebihan pasokan listrik. Proyek dijalankan dengan skema Publik Private Partnership (PPP) atau negara bekerjasama atau  menyerahkan kepada para pebisnis yang notabene mereka adalah juga elite penguasa,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS