Jakarta, Aktual.com – Pemerintah kemungkinan di tahun 2017 akan menarik utang luar negeri dari lembaga multilateral sebanyak US$ 5 miliar atau sekitar Rp65 triliun (dengan kurs Rp13 ribu). Sebagian pinjaman itu rencananya bakal digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur.
“Dari US$ 5 miliar itu berapa untuk infrastruktur? Kami belum tahu. Karena hitungannya kita masih atur apakah ada yang multi years atau tidak. Tapi memang sebagian besar itu untuk infrastruktur,” ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Wismana Adi Suryabrata, di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Kemungkinan, kata dia, utang-utang tersebut akan dijajaki dari lembaga multilateral seperti lembaga-lembaga kreditur yang kerap memberi utang ke pemerintah Indonesia. Seperti Bank Dunia, Asia Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), dan The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
“Untuk yang dari AIIB itu modelnya co-financing. Dan yang diproses itu terkait dengan pembangunan waduk. Dan yang sekarang itu ada safety debt. Semuanya kita kaji dalam Blue Book (buku biru-panduan),” ujarnya.
Memang gencarnya pembangunan infrastruktur di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini, membutuhkan banyak dana. Salah satunya pembiayaan berasal dari utang, baik utang dalam negeri atau pun utang luar negeri.
“Bicara utang itu sebenarnya ada di teman-teman di Kementerian Keuangan. Kalau bagi kami di Bappenas mendorong pembiayaan yang berasal dari luar APBN, bukan dari utang. Baik itu dara BPJS ataupun dari Taspen,” jelas Wismana.
Pewarta : Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
