Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua Badan Anggaran M. Taufik membantah pernyataan pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi yang menilai DPRD perlu menyoroti sisa anggaran APBD 2015 (Silpa) sebesar Rp8,9 triliun.
Kata Taufik, cara menghitung silpa itu dari besarnya jumlah uang yang masuk. Dan bukan dari sisa anggaran APBD tahun sebelumnya (2014) yang sebesar Rp72,9 triliun.
“Orang defisit 20 triliun, bagaimana ada silpa-nya. Ngitungnya dari uang masuk, minus uang yang dibelanjakan. Kira-kira uang yang masuk Rp52 triliun kan, kira-kira yang dibelanjakan 45 triliun sekian gitu,” kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Jumat (30/1).
Terkait sikap Uchok yang mempertanyakan adanya silpa sebesar Rp19,1 triliun yang tidak tercatat di APBD 2015, Taufik justru menilai Uchok tidak mengerti cara menghitung.
“Kalau ada tudingan ke mana silpa Rp19,1 triliun, Itu (Uchok) ngitungnya dari mana bisa nuding. Itu ngerti gak realisasi income-nya berapa? Kan enggak. Silpa itu uangnya harus ada, kalau duitnya gak ada ya bodong dong silpa. Jadi APBD 2014 itu minus 20 triliun,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan banyak anggaran di APBD 2015 yang perlu dibongkar karena diduga ada korupsi. Salah satu yang menurutnya perlu disoroti adalah terkait jumlah sisa anggaran. 
Di 2014, APBD DKI sebesar Rp72,9 baru terealisasi 40 persen saja. “Tapi di APBD 2015 yang baru disahkan, sisa anggaran (2014) hanya sebesar Rp8,9 triliun,” kata dia saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (27/1).
Padahal kalau berdasar perhitungan kasar, jika penyerapan hanya 40 persen dari Rp72,9 triliun, berarti silpa-nya adalah sekitar Rp28 triliun. Dan bukan Rp8,9 triliun. Jadi ke mana perginya 19 triliun silpa?
Raibnya sejumlah besar silpa inilah yang dianggap Uchok merupakan suatu keganjilan dan harus dibongkar DPRD. 
“Kalau tetap Rp8,9 triliun, DPRD dan pemerintahan Ahok, tetap harus menjelaskan kemana disimpan sisa dari anggaran silpa sebesar Rp19,1 triliun yang diperkirakan tidak tercatat dalam APBD 2015 yang baru disahkan ini. Kalau tidak dijelaskan, ini namanya bagi-bagi jatah anggaran antara pemerintahan ahok dengan DPRD,” tudingnya.
Uchok sekaligus menyesalkan, mengapa DPRD tidak membongkar sisa anggaran sebesar Rp19,1 triliun.
“Harusnya DPRD itu teliti dalam hitung menghitung sisa anggaran APBD 2014 ini. Bukan hanya menerima begitu saja keganjilan silpa sebesar Rp8,9 triliun,” ungkap dia.

Artikel ini ditulis oleh: