Surabaya, aktual.com – Di tengah kejenuhan publik terhadap metode protes konvensional, sebuah gerakan intelektual baru muncul di Surabaya. Sekolah Negarawan, berkolaborasi dengan forum budaya Bangbang Wetan dan Face Data, menggelar diskusi publik bertajuk “Cara.Demo #01: Titik Nadir Demokrasi” di Baradjawa, Sabtu (31/1/2026).
Forum ini menyimpulkan bahwa perbaikan bangsa tidak lagi cukup hanya dengan pergantian figur presiden, melainkan memerlukan perombakan sistem total melalui Amandemen Kelima UUD 1945.
Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, dalam paparan kuncinya menyoroti akar masalah yang disebutnya sebagai “Negara Salah Desain”. Ia menggunakan analogi keluarga broken home untuk menggambarkan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini.
“Kita terlalu sibuk bertengkar memperebutkan siapa yang salah. Apakah sistem atau orangnya. Jika orangnya apakah ‘Asisten Rumah Tangga’ atau Presiden, sementara ‘Kepala Keluarga’ yakni MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat justru telah dilucuti kuasanya,” tegas Rinto.
Menurutnya, struktur yang timpang pasca-amandemen sebelumnya telah membuat Indonesia terjebak dalam fenomena “Perusahaan Zombie”; kondisi di mana Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat naik, namun di sisi lain utang negara membengkak dan beban pajak rakyat semakin berat.
Antitesis Aksi Jalanan
Forum ini juga menjadi kritik terhadap efektivitas demonstrasi jalanan yang dinilai mulai tumpul. Penasihat Sekolah Negarawan, Cak Diel, menyebut bahwa “Cara.Demo” didesain sebagai antitesis dari keputusasaan masyarakat sipil.
“Kita sudah sampai di titik jenuh jika hanya mengandalkan demo di jalanan. Rasanya percuma berteriak jika sistemnya sendiri sudah bebal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pembenahan total tata kelola negara dari akarnya, bukan sekadar ganti pemimpin,” ujar Cak Diel.
Solusi Konstitusional dan Teknokratis
Dalam diskusi tersebut, Sekolah Negarawan menawarkan dua solusi konkret untuk keluar dari krisis demokrasi.
Pertama, dari sisi konstitusi, Aziza Mukti memaparkan peta jalan pengembalian kedaulatan rakyat. Solusi ini menuntut pemisahan wewenang yang tegas antara Kepala Negara (dipegang oleh MPR) dan Kepala Pemerintahan (dipegang oleh Presiden).
Kedua, dari sisi tata kelola ekonomi, Direktur IT Sekolah Negarawan, Erick Karya, menekankan pentingnya revolusi manajemen aset. Ia menilai kebocoran anggaran dan korupsi terjadi karena negara “buta” terhadap asetnya sendiri.
“Masalah kita bukan tidak punya uang, tapi tidak adanya transparansi aset. Solusinya adalah penggunaan Intelligent Operation Platform (IOP) untuk integrasi data. Teknologi ini akan menutup celah korupsi dan memastikan distribusi kesejahteraan yang presisi,” jelas Erick.
Apresiasi Akademisi
Gagasan yang dibawa Sekolah Negarawan ini mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, yang turut hadir, menyebut forum ini sebagai “oase intelektual”.
“Di tengah pendangkalan isu politik yang hanya berkutat pada perebutan kekuasaan, Sekolah Negarawan hadir membawa tawaran pemikiran yang mendasar. Ini adalah bentuk pendidikan politik cerdas yang sangat dibutuhkan publik,” ungkap Suko.
Diskusi ini menjadi penanda dimulainya rangkaian konsolidasi gagasan untuk menghadapi tantangan demokrasi Indonesia menuju tahun 2029, di mana populasi usia produktif diprediksi akan mencapai puncaknya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
