Jakarta, Aktual.com — Sikap pemerintah yang memasukan anggaran tax amnesty atau pemutihan pajak sebagai asumsi anggaran rencana APBN 2016 terus menuai kontrovesi, terlebih dikalangan politisi di parlemen, senayan.
Menangggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam acara seminar bertajuk “Aktualisasi Sumpah Pemuda Di Kalangan Santri” menilai, jika ketentuan memasukan dana dari tax amnesty tidak masuk akal.
“Sumber APBN itu harus yang sudah pasti, dari mana? Dari pajak. Kalau asumsi dengan menggunakan tax amnesty ini, sumbernya dari mana?,” ucap Jazuli, di Ruang Ex-Banggar, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (26/10).
“Saya bukan Banggar, tetapi logikanya tidak nyambung, menggunakan sumber pendanaan APBN itu dari dana tax amnesty, dan tentu tidak bisa berjalan secara regulasi,” tambah dia.
Kendati demikian, sambung Jazuli, kabar itu perlu dikonfirmasi terlebih dahulu terkait kebenarannya kepada Banggar.
“Kabar ini harus dicek dulu kepada Banggar, benar tidak adanya asumsi yang digunakan dengan hitungan tax amnesty itu. Sebab tidak mungkin, logika saya mengatakan tidak mungkin suatu sumber APBN dari sesuatu yang tidak pasti,” sebut anggota komisi I DPR RI itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
