Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo disarankan segera melakukan evaluasi terhadap para menteri di Kabinet Kerja. Hal ini, lantaran terdapat beberapa menteri yang dinilai tak bisa selaras dengan pemikiran Presiden.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin, ketidak selarasan ini, dipastikan bakal menghambat percepatan pembangunan.
Salah satu yang menjadi bahan sorotan TB Hasanuddin, yakni kinerja Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Ia menganggap, Bambang gagal paham dalam menterjemahkan kemauan Presiden.
Hal ini menurut dia, dilihat dari minimnya anggaran untuk Bakamla dalam memberantas penyelundupan. Terlebih, Bakamla harus mengawasi laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke.
“Jika melihat anggaran Bakamla yang tak mengalami kenaikan, saya berpikir Kemenkeu tidak mendorong sedikitpun prioritas penguatan Bakamla untuk pemberantasan penyelundupan, atau memang ada upaya oknum mafia di internal Kemenkeu yang berusaha menggagalkan upaya Presiden dalam pemberantasan penyelundupan, ” ujar TB Hasanuddin, melalui siaran pers, Sabtu (4/6)
Sebagaimana diketahui, anggaran untuk Bakamla tahun 2016 hanya mendapat alokasi sebesar Rp326,2 Miliar. Bandingkan dengan anggaran untuk dan Badan Intelejen Negara (BIN) sebesar Rp1.592 Miliar .
Sementara rencananya dalam APBNP 2016 yang akan datang, Kemenkeu tidak memproyeksikan sama sekali adanya penambahan untuk Bakamla. Sementara BIN direncanakan akan mendapat penambahan sebesar Rp500 Miliar menjadi Rp2,092 Triliun .
“Operasi intelejen memang perlu. Tapi demi kedaulatan negara, operasi keamanan laut pun menjadi prioritas pemerintah,” tegas mantan Sekretaris Militer ini.
Melihat dari fakta itu, TB Hasanuddin berpendapat ketidakadaan pengalokasian anggaran Kemenkeu di sektor penegakan hukum dan keamanan laut adalah contok ketidakmampuan menyelaraskan dengan pemikiran Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab, Bakamla dalam memberantas perdagangan gelap dan illegal fishing justru mampu meningkatkan pendapatan negara.
Ia menjelaskan, perang terhadap penyelundupan yang dilakukan Bakamla dapat mengoptimalkan penerimaan negara ratusan triliun, salah satunya dari penerimaan Bea dan Cukai. Dengan demikian, pembangunan yang sudah direncanakan Presiden untuk kesejahteraan rakyat dapat berjalan cepat.
“Kemenkeu harus paham Bakamla ini ‘profit center’ juga buat negara. Nampaknya ada pihak-pihak yang takut dengan besarnya Bakamla serta operasi-operasinya, maka dicari akal dengan dilemahkan anggarannya,” pungkas TB.Hasanudin.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
