Jakarta, Aktual.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membalas surat Teguran Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setelah sebelumnya JK menegur Susi agar mengevaluasi kebijakan penertiban penegakan hukum laut yang menyebabkan hasil ekspor menurun.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengungkapkan, Susi menanggapi surat JK itu melalui Dirjen Perikanan Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji.
Daniel menjelaskan dalam pernyataannya, Narmoko menduga ada pihak yang selama ini menikmati kekayaan sumber daya perikanan secara ilegal dan sedang menyusun kekuatan dengan menggunakan berbagai modus untuk melemahkan KKP dalam memerangi pencurian ikan di laut nusantara.
Artinya, lanjut Daniel, ada semacam tuduhan bahwasannya koreksi JK bagian dari pihak-pihak yang ingin melemahkan KKP. Padahal, wapres melakukan kunjungan ke Maluku dan Sulawesi Utara atas perintah langsung presiden.
“Sikap dan pernyataan Narmoko sama saja sedang membangkang perintah presiden dan mengadu domba wapres dengan presiden,” ujar Daniel di Jakarta, Kamis (31/3).
Daniel meminta agar Narmoko jangan asal bunyi mengeluarkan pernyataan tanpa data-data pasti. Sebab, Narmoko juga nyatanya mendampingi wapres kala itu dan melihat fakta tentang hancurnya perikanan di Bitung, Sulawesi Utara.
“Nyatanya malah wapres dan sejumlah pihak yang tengah melakukan advokasi, serta penderitaan dan teriakan nelayan dianggap sebagai bandit yang sedang melemahkan KKP,”
“Di otaknya Narmoko dan Susi, semua pelaku perikanan sebagai penjahat politik yang harus divonis mati bahkan tanpa bukti dan pengadilan,” cetus Politikus PKB itu.
Daniel pun geram dengan pernyataan Narmoko dan meminta diungkap secara terbuka siapa yang dimaksud dalam pernyataan itu. Jika tidak bisa menjelaskan secara terbuka, dirinya harus meralat dan meminta maaf kepada masyarakat karena sudah berbohong.
“Bila tidak (merespon), Narmoko sama saja sedang mengadu domba dan merusak nama baik nelayan dan pelaku perikanan,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
