Jakarta, Aktual.com – Kebijakan Kementerian ESDM dibawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) berupaya menekan cost recovery untuk KKKS dalam hal pengelolaan sektor hulu migas yang ada di Indonesia.
Untuk tahun ini LBP mematok biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk recovery tersebut maksimal sebesar USD10,4. Kendatipun SKK Migas merasa angka itu terlalu memaksa, namun LBP tetap bersikukuh.
“Saya sudah bicara sama SKK Migas bagaimana kita melakukan penghematan-penghematan, sehingga cost recovery bisa dipotong. Sekarang, di tahun ini kita tetapkan kita enggak mau lari dari USD10,4 miliar. Saya sudah beritahu Pak Amin, saya mau segini. Mereka masih argue, tetap saya mau segitu. Structure-nya di breakdown,” kata LBP di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (22/9)
Tidak hanya itu, bahkan pada tahun depan menurut keinginan LBP, cost recovery masih akan ditekan hingga berada dibawah USD10 miliar. Dia memperkirakan kebijakan itu akan mampu mendapatkan efisiensi Rp80 triliun.
“Bicara tahun depan saya mau di bawah USD10 miliar tahun depan. Karena menurut saya, banyak cost yang bisa kita turunkan. Kalau itu terjadi, saya melihat di Kementerian ESDM mungkin bisa hemat sampai Rp80 triliun overall,” tuturnya.
Namun LBP memahami respon dari SKK Migas meragukan mencapai realisasi target lifting dengan kondisi biaya yang diinginkan LBP, dari itu LBP menginstruksikan agar mencari lembaga konsultan supaya efisiensi tidak mengganggu lifting
“Pak Amien katakan, mungkin berat. Tapi saya bilang, jangan berat. Kita coba. Lifting tidak turun tapi cost bisa turun. Kalau itu kita capai baru prestasi. Kalau business as usual itu tidak prestasi. Caranya bagaimana, ada, saya sudah bilang kemarin sama tim. Coba cari konsultan yang bisa menurunkan cost recovery kita,” tandasnya.
*Dadang
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
