Pedagang melayani pembeli di pasar tradisional kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (5/8). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan peningkatan konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia pada triwulan II-2016 yang tumbuh hingga 5,18 persen (yoy). Konsumsi rumah tangga itu didukung oleh pemberian gaji 13 dan 14 oleh pemerintah yang dimanfaatkan pada perayaan Lebaran serta sebagai persiapan dalam menghadapi tahun ajaran baru. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai kenaikan harga pangan saat ramadhan dan Idul Fitri menjadi persoalan klasik setiap tahun. Oleh sebab itu, perlu ada skema dalam memantau antara kebutuhan dan pasokan bahan pokok nasional.

“Kedua momen ini sebuah kegiatan yang sudah pasti dihadapi setiap tahunnya. Maka tentunya akan terjadi permintaan yang tinggi,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa  (30/5).

Ia mengatakan bahwa tingginya permintaan di masyarakat kerap menjadi pintu masuk bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah mengambil dan memberlakukan berbagai policy untuk mengantisipasi permainan harga. Yang terpenting bagaimana hal itu bisa diefektifkan,” papar Kapoksi Komisi VI Fraksi Partai NasDem ini.

Zulfan berpandangan bahwa koordinasi yang efektif antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, KPPU dan Kepolisian dalam mengawasi distribusi bahan pokok, akan meminimkan gejolak harga.
Kendati demikian, ia mewanti-wanti kerja semacam ini harus berkesinambungan.

“Kalau ini tidak ditangani secara efektif dan berkesinambungan, maka akan sulit membendung gejolak harga di pasaran,” ujar legislator Dapil Aceh II itu.

(Novrizal)

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka