Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (tengah), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers hasil sidang kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6). Rapat tersebut membahas soal kebijakan pembangunan kelautan. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya (Menko Maritim dan Suberdaya), Rizal Ramli menyerukan seluruh elemen masyarakat agar berjamaah melakukan perlawanan terhadap korupsi serta melakukan reformasi tata kelola sistem perpolitikan Indonesia.

Menurut Rizal, permasalah korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan yang krusial dan merusak pembangunan bangsa yang berjuang untuk keluar dari kemiskinan dan kesenjangan.

“Kalau zaman Orde Baru, korupsi sudah dimulai sejak perencanaan aggaran di DPR, pada bagi-bagi,” kata Rizal Ramli dalam Konvensi Antikorupsi yang diselenggarakan Pemuda Muhammadiyah pada pekan ini.

Namun setelah terjadi reformasi tahun 1998, diterapkan desentralisasi kekuasaan. Kondisi ini malah menimbulkan banyak ‘raja kecil’ yang membuat korupsi semakin tumbuh masif.

“Statistiknya (korupsi) bikin malu kita. Bupati ratusan yang kena. Menteri, makin lama juga makin banyak. Begitu juga anggota dewan. Korupsi sudah dilakukan secara ramai-ramai berjamaah, makanya korupsi berjamaah harus dilawan juga dengan cara berjamaah,”ujarnya.

Kemudian meurutnya harus ada reformasi dalam sistem tata kelola politik, terutama dari sistem pembiayaannya partai, karena dia melihat akar permasalahannya adalah biaya politik di Indonesia yang teramat tinggi.

Kondisi ini menuntut partai memiliki keuangan yang kuat dalam menggerakkan mesin partai, oleh karenanya banya kader partai yang sedang menjabat baik dipemerintahan maupun sebabai dewam terjerat korupsi lantaran mencari pendanaan Partai. Untuk itu dia mengusulkan adanya pendanaan partai oleh negara.

“Jadi kalau kita ingin perbaiki politk di Indonesia, kita harus biayai parpol. Misalkan pembiayaan sebanyak Rp 15 triliun dibagikan ke parpol-parpol. Tapi sistem pengawasannyapun dibangun juga dan anggota parpol juga harus menjaga integritas. Dengan integritas yang dipunya, maka parpol akan memperjuangkan kepentingan rakyat,” tukasnya.

Adapun terkait acara Konvensi Antikorupsi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh di antaranya Ketua KPK Agus Rahardjo, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil, Bupati Bojonegoro Suyoto dan perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS