Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah merespons temuan kasus “super flu” di Indonesia secara terukur, berbasis sistem, dan tidak memicu kepanikan di tengah masyarakat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan optimal hingga ke tingkat layanan primer.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan dengan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” kata Edy, Rabu (7/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, istilah super flu sebenarnya telah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir berlebihan, namun pemerintah juga tidak boleh lengah dalam mengantisipasi potensi peningkatan kasus.
Super flu yang belakangan ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, yakni varian baru influenza yang memiliki tingkat penularan lebih cepat dan saat ini telah ditemukan di sejumlah negara. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh ketidaksesuaian vaksin influenza musim ini dengan strain yang dominan, serta rendahnya kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Kelompok anak-anak, remaja, dan lansia disebut menjadi populasi yang lebih rentan.
Atas dasar itu, Edy menekankan bahwa isu super flu tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan medis, melainkan juga berkaitan erat dengan kesiapan anggaran kesehatan. Ia menilai alokasi anggaran harus lebih diarahkan pada upaya pencegahan, deteksi dini, dan penguatan sistem surveilans penyakit.
“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujarnya.
Selain aspek anggaran, Edy juga meminta Kementerian Kesehatan segera memperbarui dan menyosialisasikan protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami publik. Protokol tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki panduan yang seragam dalam menghadapi peningkatan kasus influenza.
“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten, termasuk terkait penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” katanya.
Edy mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Pengalaman pandemi COVID-19, menurutnya, menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh justru dapat memicu kepanikan dan disinformasi. Ia pun mengimbau masyarakat tetap tenang, mengikuti anjuran resmi pemerintah, serta disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
