Temui Kapolda Aceh, Fadli Zon Bahas Amnesti Din Minimi

Banda Aceh, Aktual.com – Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) dari DPR RI datangi Markas Kepolisian Daerah Aceh di Banda Aceh, Kamis (18/2). Tim yang beranggotakan enam anggota dewan itu datang ke Aceh dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Tiba pagi pukul 09.00Wib, tim langsung disambut Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Husein Hamidi dan pejabat utama. Tidak mau buang waktu, pertemuan tertutup langsung digelar. Usai pertemuan, Fadli Zon mengatakan kunjungan ini guna membahas situasi keamanan di Aceh, termasuk membahas wacana amnesti untuk kelompok bersenjata Din Minimi.

Dituturkan dia, untuk pemberian amnesti ke kelompok Din ini pihaknya masih berharap penuh pertimbangan berbagai pihak, termasuk meminta saran kepada DPR. “Kita tidak ingin proses itu diabaikan karena ada 14 laporan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata Din Minimi,” kata politisi Gerindra itu kepada wartawan.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Husein Hamidi mengatakan, saat ini jumlah anggota kelompok bersenjata di Aceh yang menyerahkan diri terus bertambah. Selain menyerah, beberapa di antaranya berhasil dilumpuhkan.

“Baru-baru ini ada anggota Raja Rimba dan Insya Allah dalam waktu dekat juga akan ada lagi yang menyerah. Kita terus menghimbau agar mereka menyerah daripada diburu,” ucap dia.

Diketahui, persoalan amnesti menjadi salah satu dari lima tuntutan yang disodorkan Din ke Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso sebelum menyerahkan diri akhir Desember 2015 lalu.

Kelima tuntutan itu yakni Pemerintah Aceh diminta mensejahterakan mantan kombatan GAM, janda dan anak yatim korban konflik, pengampunan dan amnesti pembebasan untuk seluruh anggotanya serta jaminan keamanan ketika dia menyerahkan senjata ke pemerintah. Saat itu, Sutiyoso menyanggupi memenuhi permintaan Din. “Tuntutan itu logis. Saya pikir masih masuk akal,” sebut Sutiyoso.

Terkait tuntutan amnesti, Sutiyoso mengklaim kalau sebelum datang ke Aceh untuk ‘mengurus’ penyerahan diri Din, sudah berkomunikasi dengan presiden, wapres, Menkopolhukam, Menkumham dan DPR RI.

“Amnesti itu ada kaitannya dengan DPR RI. Makanya saya komunikasi juga ke DPR. Semua sepakat untuk amnesti,” kata dia saat itu. Tapi ternyata, setelah Din menyerahkan diri, urusan amnesty masih jadi perdebatan.

Artikel ini ditulis oleh: