Jakarta, Aktual.com – Beberapa orang perwakilan suku Amungme dan Komoro menemui Menteri ESDM, Ignasius Jonan dengan tujuan menuntuk bagian saham tersendiri dari 51 satu persen sebagai bagian suku yang terdampak langsung atas tanah adat oleh pertambangan PT Freeport di Papua.
Kedua suku ini merasa persoalan saham bukan berupa dalam bentuk hibah atau pemberian, namun ditegaskan bahwa jatah saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu menjadi keharusah untuk diperoleh masyarakat adat sebagai bagian hak yang memiliki wilayah setempat.
“Luar biasa perundingannya hingga tercapai kesepakatan bahwa perusahaan akan divestasi 51 persen. Kami datang untuk menanyakan kedaulatan masyarakat adatnya dimana? sehingga kami harap kedepan untuk detil rinciannya kami dilibatkan dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat. nah itu kami datang dan berbicara dengan pak menteri,” kata ketua suku adat Amungme, Odizeus Beanal usai bertemu Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/9).
Dia melanjutkan bahwa saham untuk masyarakat adat yang dituntut ini terpisah dari saham yang akan diberikan untuk pemerintah daerah, namun dia belum bersedia mengatakan besaran saham yang dituntut tersebut.
“Detilnya nanti di akhir perundingan. Nanti akan ada pertemuan lagi dengan pemerintah Pusat , Provinsi, Kabupaten dan lembaga adat yang terkait khususnya pemilik hak wilayah untuk dilibatkan dan bagaimana untuk khususnya hak wilayah bisa memiliki bagian secara legal,” ujar dia.
Sebelumnya PT Freeport Indonesia dan Pemerintah pusah mencapai kesepahaman akan melepas saham 51 persen kepada nasional Indonesia.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
