Jakarta, Aktual.co — Peluru tajam dan karet, yang ditembakkan tentara Israel, melukai sedikit-dikitnya 10 warga Palestina pada Jumat (15/5) dalam bentrokan di kota Nablus, Tepi Barat utara, kata saksi dan sumber keamanan.
Tentara Israel memastikan bentrokan itu, tapi membantah pasukannya menggunakan peluru tajam.
Lebih 1.000 pemukim dari permukiman Yahudi di dekatnya naik bus ke kota itu untuk mengunjungi makam Yusuf pada pagi hari dan tentara menutup jalan ke loka ziarah itu, kata saksi asal Palestina dan sumber keamanan.
Warga Palestina menentang, beberapa di antaranya melemparkan batu sebelum bentrokan pecah dengan tentara.
Wanita juru bicara tentara menyatakan serdadu “mengawal” sekitar 3.000 pengunjung asal Yahudi ke makam itu sejak Rabu malam (13/5) dan kerumunan sekitar 200 warga Palestina mendekati daerah tersebut melemparkan batu dan membakar ban.
Tentara menanggapi dengan sarana penanggulangan kerusuhan, katanya, tapi peluru tajam tidak ditembakkan.
Bentrokan itu terjadi sesudah Israel membentuk pemerintahan sayap kanan baru pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang pejabat Palestina katakan menjauhkan peluang perdamaian.
Pemerintahan garis keras itu memicu kekhawatiran Eropa dan Amerika Serikat terkait perluasan pembangunan permukiman di tanah rampasan dan semakin tipis masa depan perdamaian dengan Palestina.
Partai ultra nasionalis Rumah Yahudi, pimpinan Naftali Benntt, mengamankan dua tempat penting dalam kabinet baru Netanyahu, yaitu kementerian pendidikan dan perantau serta kementerian kehakiman, yang akan dipimpin wakil Bennett, Ayelet Shaked.
Shaked (39) adalah tokoh banyak dikecam dalam politik di Israel karena tanggapan kerasnya terhadap Palestina dan dukungannya terhadap pembangunan permukiman baru. Pada tahun lalu, ia mendukung pemboman warga karena melindungi “setan” dan menyebut anak-anak Palestina adalah ular kecil.
Sejak menjadi anggota Knesset pada 2013, Shaked mendukung usulan undang-undang pensahan kedudukan Israel sebagai negara Yahudi. Ia juga ingin membatasi sumbangan dari pemerintah asing terhadap lembaga swadaya masyarakat di Israel.
Dalam kedudukan barunya sebagai menteri kehakiman, ia dapat mendorong usulan undang-undang itu dengan lebih gencar.
Bagi diplomat asing, pemerintahan baru di Israel memunculkan kehawatiran soal perluasan permukiman Israel di atas tanah yang hendak dijadikan Palestina sebagai bagian dari negaranya.
Artikel ini ditulis oleh:
