Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi tidak perlu mendapat izin dari DPR RI untuk mengumumkan menteri dan struktur kabinet pemerintahannya.
Meski pun, dalam struktur kabinet pemerintah Presiden Jokowi terdapat sejumlah perubahan nomenklatur di sejumlah pos kementerian.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/10).
“Sebenarnya pengumuman itu hak prerogratif presiden. Jokowi tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR,” ucap dia.
Pun demikian, politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi langkah Jokowi yang mengirimkan surat perubahan nomenklatur kementerian ke DPR RI. Ia menilai, ada niat baik Jokowi untuk berkomunikasi dengan lembaga legislatif tersebut.
“Namun, tadi dalam surat itu Jokowi mengajukan persetujuan karena ada perubahan sejumlah nomenklatur,” tandas dia.

(Novrizal Sikumbang)