Terapkan Modernisasi Kapal, AKKMI: Bagaimana Nasib Kerja Pelaut

Jakarta, Aktual.com – Pengurus Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan bahwa teknologi Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) berisiko menghilangkan jutaan pekerjaan pelaut di Indonesia hal ini di sampaikan pada Talkshow Series yang diselenggarakan oleh Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat, di pantau oleh Aktual, Rabu (27/10).

Dia menyampaikan pada tahun 2035, kapal-kapal akan menggunakan teknologi fully autonomous ship. Artinya, seluruh kapal sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia sebagai penggerak melainkan menggunakan remote control untuk menggerakkan kapal dari jarak jauh.

“Teknologi MASS ini dipromosikan oleh negara-negara maju seperti Denmark, Estonia, Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka punya modal dan teknologi, namun kurangnya sumber daya manusia (SDM). Sehingga mereka tidak mempertahankan awak kapal karena SDMnya sedikit.” jelas Marcellus.

Marcellus menilai regulasi kapal di Indonesia juga bertentangan untuk penggunaan MASS. “Contohnya pada Pasal 8 ayat 1 tentang kapal harus diawaki oleh pelaut berkewarganegaraan Indonesia, jika MASS diaplikasikan, dikemanakan awak kapal tersebut? Begitu pula pada Pasal 137 ayat 1 menyebutkan nahkoda harus bertanggung jawab atas keselamatan kapal. Jika tidak ada nahkoda, siapa yang akan mengawasi?” ujar Marcellus.

Selanjutnya, Marcellus memaparkan tingkat keamanan di Indonesia belum aman dan risikonya semakin tinggi jika menggunakan MASS. Ini dibuktikan di tahun 2019 sampai 2020, perampokan kapal masih marak terjadi. Penyelundupan narkoba, terorisme, dan cuaca yang tidak menentu merupakan faktor lain MASS masih diperdebatkan untuk digunakan di Indonesia.

Belum lagi sebanyak 1,2 juta pelaut Indonesia akan kehilangan pekerjaan jika penggunaan MASS akan diterapkan. Indonesia terancam akan kehilangan devisa sebesar 151 triliun rupiah.

“Jika penggunaan MASS diterapkan, bagaimana dengan nasib lulusan jurusan pelayaran? Hal ini harus dipertimbangkan karena lulusan Politeknik Pelayaran Sumbar berjumlah banyak dan berpotensi menghilangkan tenaga kerja pelaut.” ujar Marcellus.

(Savna/Arie)

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra